Jakarta(07/10/26)-Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 50 persen penduduk Indonesia sudah terdata dalam sistem digital Perlindungan Sosial atau Perlinsos hingga Desember 2026.
Pemerintah menggunakan Perlinsos Digital sebagai upaya melindungi masyarakat miskin dan rentan, sekaligus memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
"Penggunaan teknologi harus mampu menghadirkan keadilan, bukan sekadar mempercepat proses administrasi. Karena itu, kualitas data dan partisipasi masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam memastikan bantuan sosial diterima warga yang berhak," kata Mensos dalam peluncuran Program Gerakan Peduli Tetangga di Makassar, Minggu (4/10/2026).
Gus Ipul menjelaskan, pemerintah mulai mengintegrasikan berbagai basis data, mulai dari data kependudukan Dukcapil, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari BPS, serta data dari PLN, kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Hukum.
Integrasi tersebut ditujukan untuk menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat, sehingga pemerintah dapat menentukan penerima bantuan secara lebih tepat dan mengurangi kesalahan penyaluran.
Melalui Perlinsos Digital, masyarakat juga diberi ruang untuk registrasi ulang, mengusulkan warga yang layak menerima bantuan, maupun menyanggah data penerima yang dianggap tidak sesuai.
Untuk membantu warga yang kesulitan mengakses layanan digital, pemerintah membuka kesempatan menjadi Agen Perlinsos bagi ketua RT/RW, pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan, hingga insan pers.
(Veve)
Tinggalkan Komentar
Kirim Komentar