Kulon Progo,Radar Garuda(11/10)-DPRD Kulon Progo menaruh perhatian serius atas dugaan maladministrasi dan indikasi jual-beli Lembar Kerja Siswa (LKS) oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo.
Ketua DPRD Kulon Progo, Aris Syarifuddin, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melakukan evaluasi total serta mendesak Inspektorat Daerah (Irda) bergerak cepat agar pengadaan LKS tidak menjadi beban biaya bagi masyarakat dan pelajar.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kulon Progo, Jeni Widyatmoko, meminta Disdikpora merevisi Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas terkait distribusi LKS dan menangguhkan penjualan LKS cetak, dengan tetap menjaga ketersediaan akses LKS digital.
Sementara itu, Inspektur Irda Kulon Progo, Arif Prastowo, mengonfirmasi adanya potensi maladministrasi, antara lain pencantuman Peraturan Bupati (Perbup) yang sebenarnya tidak ada serta penerbitan SK Kepala Disdikpora tentang distribusi LKS fisik yang melampaui kewenangannya.
Pihak Irda memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses penerbitan bahan ajar tersebut.
(veve)
Tinggalkan Komentar
Kirim Komentar