JAKARTA, RADAR GARUDA – (17/10). Informasi mengenai penerapan sistem ganjil genap dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) di Bali menjadi perhatian masyarakat. Kebijakan yang disebut mulai berlaku pada Sabtu (17/10/2026) tersebut perlu mendapat kejelasan, terutama terkait dasar aturan, wilayah penerapan, serta jenis BBM yang masuk dalam ketentuan.

Sistem ganjil genap merupakan mekanisme pembatasan berdasarkan angka terakhir pelat nomor kendaraan. Dalam penerapannya, kendaraan dengan angka pelat nomor tertentu hanya diperbolehkan mengakses layanan atau fasilitas pada hari yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Namun, penerapan mekanisme tersebut untuk pembelian BBM berbeda dengan sistem ganjil genap yang digunakan dalam pengaturan lalu lintas. Karena itu, masyarakat perlu memastikan apakah informasi yang beredar merujuk pada pembatasan pembelian BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau kebijakan pengaturan kendaraan di jalan raya.

Kepastian Aturan Menjadi Hal Penting

Kejelasan mengenai kebijakan pembelian BBM sangat diperlukan agar masyarakat tidak salah memahami informasi yang beredar. Pengguna kendaraan, pelaku usaha transportasi, pengemudi angkutan barang, hingga sektor pariwisata membutuhkan informasi yang pasti mengenai mekanisme pengisian bahan bakar.

Apabila pembatasan tersebut benar-benar diberlakukan, sejumlah aspek perlu dijelaskan kepada publik, mulai dari jadwal operasional, cakupan wilayah, jenis BBM yang dibatasi, hingga ketentuan bagi kendaraan yang membutuhkan pengecualian.

Informasi mengenai dasar hukum dan instansi yang berwenang menetapkan aturan juga penting untuk memastikan kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan secara tepat.

Peran Pertamina dan Pemerintah Daerah

Pertamina Patra Niaga dan pemerintah daerah menjadi pihak yang perlu dimintai penjelasan apabila terdapat kebijakan pembatasan pembelian BBM di Bali.

Keterangan resmi diperlukan untuk memastikan apakah aturan tersebut berlaku di seluruh wilayah Bali atau hanya pada SPBU tertentu. Masyarakat juga perlu mengetahui apakah pembatasan mencakup BBM bersubsidi, BBM nonsubsidi, atau jenis produk tertentu.

Selain itu, mekanisme pengawasan dan pelayanan di lapangan perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran antara petugas SPBU dan konsumen.

Hingga informasi resmi mengenai kebijakan tersebut dapat dipastikan, masyarakat sebaiknya tidak langsung menyimpulkan bahwa pembelian BBM di seluruh SPBU Bali telah diwajibkan mengikuti sistem ganjil genap.

Masyarakat Diminta Memeriksa Informasi Resmi

Informasi mengenai perubahan aturan pelayanan publik perlu diperiksa melalui kanal resmi pemerintah daerah, instansi terkait, dan Pertamina Patra Niaga.

Langkah tersebut penting untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya pengguna kendaraan pribadi dan pelaku usaha yang bergantung pada ketersediaan BBM.

Kepastian mengenai tanggal pemberlakuan, cakupan lokasi, serta ketentuan pelaksanaan menjadi faktor utama sebelum masyarakat menyesuaikan aktivitas pengisian bahan bakar.

Dengan adanya penjelasan resmi yang lengkap, masyarakat diharapkan dapat memahami aturan secara tepat dan memperoleh kepastian mengenai layanan BBM di wilayah Bali.(arfi)