Jakarta, 21 Juni 2026 – Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih mengalir dari berbagai kalangan. Namun demikian, pemerintah dinilai perlu memastikan adanya kepastian regulasi dan perlindungan hukum bagi para mitra pelaksana di lapangan agar program strategis tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Ketua Dewan Pembina Komunitas UMKM Naik Kelas Nasional, Willy Lesmana Putra, menegaskan bahwa program MBG memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, menurutnya, berbagai kendala yang muncul seharusnya menjadi momentum untuk melakukan perbaikan tata kelola, bukan menghentikan pelaksanaannya.

"Program ini memiliki dampak sosial yang besar. Yang diperlukan saat ini adalah penguatan sistem, peningkatan pengawasan, dan penyelesaian berbagai persoalan yang muncul agar pelaksanaannya semakin efektif dan tepat sasaran," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).

Willy menjelaskan bahwa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan bagian penting dalam rantai pelaksanaan program MBG. Oleh sebab itu, perubahan kebijakan yang terjadi perlu disertai kejelasan aturan agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku usaha yang telah berinvestasi dan terlibat dalam program tersebut.

Menurutnya, salah satu isu yang perlu mendapat perhatian adalah keberlanjutan pembangunan dapur SPPG, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) maupun wilayah terpencil lainnya. Ia menilai setiap penyesuaian kebijakan sebaiknya dilakukan secara bertahap melalui proses transisi yang jelas dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang telah berkomitmen mendukung program pemerintah.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari potensi kerugian ekonomi, mencegah munculnya sengketa baru, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap MBG sebagai salah satu program prioritas nasional.

Selain itu, Willy juga menyoroti perlunya kepastian hukum bagi para mitra dapur SPPG yang saat ini telah beroperasi di berbagai daerah. Menurutnya, kejelasan status dan perlindungan hukum akan memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitasnya sekaligus mendukung kelancaran distribusi layanan pemenuhan gizi kepada masyarakat.

Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi yang mampu menjembatani kepentingan seluruh pihak, sehingga tujuan utama program MBG untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia tetap dapat tercapai secara berkelanjutan dan akuntabel. (andif)