Bandara Riyadh Diserang Rudal Houthi, MUI Desak Penjaminan Keselamatan Total WNI di Arab Saudi.

JAKARTA — RADAR GARUDA, (14/10). Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengaktifkan instrumen perlindungan darurat tertinggi guna menjamin keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) di Timur Tengah. Langkah proteksi makro ini dituntut menyusul eskalasi konflik asimetris terbaru di mana kelompok milisi Houthi meluncurkan serangan rudal ganda yang menghantam fasilitas sipil udara di Arab Saudi.

Berdasarkan laporan forensik militer dan dokumen Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi (General Authority of Civil Aviation/GACA), agresi udara tersebut menyasar dua gerbang transportasi utama, yakni Bandara Internasional King Khalid di Riyadh serta Bandara Internasional King Fahd di Dammam. Insiden fatal yang merusak sebagian infrastruktur terminal sipil ini dilaporkan menewaskan satu warga negara Pakistan dan melukai belasan warga sipil lainnya.

Wakil Ketua Umum MUI, Kiai Cholil Nafis, mengutuk keras serangan berskala besar yang menyasar area publik non-militer tersebut. MUI mendesak kementerian terkait bersama perwakilan diplomatik untuk melakukan pemantauan jalur evakuasi secara berkala guna membentengi keselamatan jemaah umrah, pekerja migran Indonesia (PMI), dan seluruh warga domestik yang bermukim di Arab Saudi .

"Kami mengutuk aksi kekerasan yang melanggar batas kemanusiaan ini. Pemerintah Indonesia harus bergerak taktis tanpa terhambat birokrasi untuk memastikan tidak ada WNI yang menjadi korban, sekaligus mengamankan jalur penerbangan serta logistik perlindungan bagi jemaah umrah kita di sana," tegas Kiai Cholil Nafis dalam keterangan resminya, Rabu (14/10).

Merespons rembetan krisis tersebut, GACA memberlakukan kebijakan penutupan sementara Bandara Internasional King Khalid hingga akhir pekan depan untuk investigasi struktural bangunan [ad]. Pembatasan akses penerbangan komersial ini langsung direspons oleh Komisi I DPR RI yang mendesak KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah mendirikan posko konsuler terpadu di lapangan.

Guna menstabilkan penanganan krisis perlindungan WNI di koridor luar negeri, pihak berwenang mengintensifkan tiga pilar mitigasi darurat penegakan hukum:

• Karantina Area Infrastruktur Sipil: Menginstruksikan seluruh PMI dan jemaah domestik untuk membatasi aktivitas luar ruang, menghindari kompleks bandara    udara, serta mematuhi hukum keamanan otoritas setempat.

• Sinkronisasi Manifes Penerbangan Tripartit: Mewajibkan agensi perjalanan (travel) umrah melakukan pelacakan konstan (real-time) jadwal pengalihan rute    pesawat demi mengeliminasi penumpukan penumpang di luar terminal.

• Otomatisasi Verifikasi Korban: Menyinkronkan basis data KBRI dengan jaringan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di berbagai rumah sakit wilayah    Riyadh untuk mengamankan ketepatan pelaporan profil korban.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengapresiasi gerak cepat KBRI Riyadh yang sejauh ini berhasil mengamankan tiga pekerja migran terdampak di sekitar lokasi kejadian dan mengonfirmasi tidak ada WNI yang menjadi korban jiwa.

Penyelarasan diplomasi preventif dan penguncian sistem pengawasan siber-fisik ini diharapkan mampu meredam kekhawatiran keluarga di tanah air, sekaligus memastikan stabilitas pergerakan logistik dan ketenangan aktivitas ibadah umat muslim sedunia tetap berjalan aman serta berdaulat secara berkelanjutan.(arfi)